Anggota DPR RI: Negara Harus Hadir Maksimal Selamatkan WNI di Somalia
DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama mengatakan bahwa negara harus hadir secara maksimal untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang disandera bajak laut di perairan Somalia, yang telah berlangsung hampir dua pekan sejak insiden terjadi pada 21 April 2026.
Yudha dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang terus melakukan koordinasi intensif melalui KBRI Nairobi dengan berbagai pihak di Somalia, termasuk otoritas lokal dan tokoh masyarakat.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa situasi ini membutuhkan eskalasi langkah yang lebih komprehensif dan terukur.
“Saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi empat WNI yang hingga hari ini masih berada dalam penyanderaan. Negara harus hadir secara maksimal untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara dalam situasi darurat seperti ini,” kata Yudha.
Keempat WNI tersebut adalah awak kapal tanker MT Honour 25, yaitu Ashari Samadikun (kapten kapal), Adi Faizal (2nd Officer), Wahudinanto (Chief Officer), dan Fiki Mutakin. Mereka disandera kelompok perompak bersenjata saat melintas di wilayah rawan pembajakan.
Menurut dia, upaya diplomasi harus dilakukan secara optimal, baik melalui jalur bilateral dengan otoritas di Somalia maupun melalui kerja sama internasional, mengingat ini merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisasi.
Yudha menyampaikan bahwa insiden itu bukanlah kasus pertama, melainkan bagian dari pola berulang dalam keamanan maritim global, khususnya di kawasan Tanduk Afrika yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan pembajakan.
Ia menambahkan bahwa dinamika geopolitik global turut berkontribusi terhadap munculnya kembali aktivitas perompakan, terutama ketika perhatian dan patroli internasional terfokus pada kawasan lain, seperti Timur Tengah dan Laut Merah.
“Kita melihat adanya celah dalam sistem keamanan maritim global ketika fokus internasional terpecah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok perompak yang memang telah lama memiliki pola dan jaringan terorganisir,” katanya.
Maka dari itu, dia juga mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada upaya jangka pendek pembebasan sandera, tetapi juga memperkuat strategi jangka panjang dalam perlindungan pelaut Indonesia, termasuk peningkatan standar keamanan bagi kapal yang melintasi wilayah berisiko tinggi.
“Evaluasi terhadap sistem perlindungan, termasuk koordinasi dengan perusahaan dan standar keamanan pelayaran internasional, menjadi sangat penting agar kejadian serupa tidak terus berulang,” katanya.(ds/Antara)