Kemendikdasmen Prioritaskan Pembangunan Sekolah Baru di Daerah 3T

DINAMIKA SULTRA.COM, MANOKWARI – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memprioritaskan usulan pembangunan unit sekolah baru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai upaya untuk memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti di Manokwari, Papua Barat, Kamis, mengatakan pihaknya berkomitmen menyelesaikan masalah kesenjangan mutu, kualitas, serta aksesibilitas pendidikan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas.

“Kalau ada usulan pembangunan unit sekolah baru, tentu kami utamakan, apalagi itu usulan dari daerah-daerah yang masuk kategori 3T,” kata Abdul.

Selain itu, kata dia, Kemendikdasmen juga mendorong agar seluruh pemerintah daerah dari kawasan Indonesia timur segera mengusulkan pembangunan sekolah satu atap di wilayah terpencil guna menjawab pemenuhan layanan pendidikan bagi generasi muda sejak usia dini.

Kemendikdasmen tidak hanya menyediakan anggaran pembangunan infrastruktur fisik unit sekolah baru di daerah 3T, melainkan akan mendukung penerapan sistem pembelajaran jarak jauh (distance learning) dengan bantuan fasilitas jaringan internet.

“Kalau di daerah itu belum ada listrik, kami beri bantuan sarana prasarana listrik tenaga surya. Kami akan kerja sama dengan Eco Bhinneka Muhammadiyah,” ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan pemerataan sarana prasarana pendidikan di daerah 3T tidak terlepas dari sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, serta lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah.

Hal ini sejalan dengan program revitalisasi maupun pembangunan unit baru satuan pendidikan tahun 2026 yang mengalami peningkatan target sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebanyak 71.744 unit Paud, TKK, SD, SMP, hingga SMA.

“Organisasi lainnya yang konsen dan fokus untuk dunia pendidikan, silahkan mengajukan usulan pembangunan unit sekolah baru,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere mengajak organisasi keagamaan di wilayah itu untuk turut berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti yang dilakukan Yayasan Pendidikan Kristen dan Muhammadiyah.

Pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran terutama saat adanya kebijakan efisiensi, sehingga program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di daerah 3T belum berjalan maksimal sesuai ekspektasi.(ds/Antara)