Bombana Jemput Dukungan Energi Bersih, Usulkan Lampu Jalan Tenaga Surya ke Pusat
DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mencari berbagai peluang dukungan program dari pemerintah pusat untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor energi dan penerangan jalan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengajukan usulan bantuan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama jajaran pemerintah daerah ke Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Selasa (9/6/2026). Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyampaikan secara langsung proposal kebutuhan PJUTS sekaligus membahas peluang kerja sama program energi yang dapat mendukung pembangunan di Bombana.
Kebutuhan penerangan jalan menjadi salah satu isu yang dinilai penting karena berkaitan langsung dengan keamanan, kenyamanan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Di sejumlah wilayah, keterbatasan fasilitas penerangan masih menjadi tantangan yang memengaruhi mobilitas warga pada malam hari.
Bupati Bombana menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini belum memungkinkan untuk membiayai seluruh program prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah memilih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.
Menurutnya, bantuan dalam bentuk program jauh lebih dibutuhkan dibandingkan dukungan anggaran tunai. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani melalui program yang telah dirancang dan memiliki dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.
Selain mendorong pengadaan PJUTS, pemerintah daerah juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lain di sektor energi, termasuk penguatan layanan kelistrikan pada beberapa wilayah yang masih memiliki keterbatasan pasokan daya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Pulau Kabaena. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, namun masih menghadapi tantangan terkait kapasitas kelistrikan yang tersedia.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bombana menyampaikan bahwa kapasitas listrik di Kabaena saat ini masih relatif terbatas. Pemerintah daerah berharap terdapat dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan pembangkit energi yang lebih modern dan berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan energi bagi masyarakat.
Pemkab Bombana juga menyatakan kesiapan untuk mendukung berbagai kebutuhan yang diperlukan apabila terdapat rencana pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan di wilayah tersebut, termasuk kesiapan penyediaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari sisi pemerintah pusat, usulan yang disampaikan Kabupaten Bombana mendapat respons positif. Direktorat Jenderal EBTKE menilai kebutuhan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menitikberatkan pada peningkatan akses energi, pemerataan layanan kelistrikan, serta percepatan pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan.
Keselarasan program daerah dengan prioritas nasional menjadi faktor penting yang membuka peluang bagi Bombana untuk memperoleh dukungan program pada tahun-tahun mendatang. Dalam pembahasan tersebut, usulan PJUTS yang diajukan pemerintah daerah disebut akan menjadi bagian dari perencanaan program yang diproyeksikan masuk dalam roadmap tahun 2027.
Bagi masyarakat, keberadaan penerangan jalan tenaga surya memiliki sejumlah manfaat strategis. Selain membantu mengurangi titik-titik gelap yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, teknologi tersebut juga dinilai lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan sumber energi terbarukan.
Dari sisi ekonomi, peningkatan kualitas penerangan jalan dapat mendukung aktivitas usaha masyarakat yang berlangsung hingga malam hari. Infrastruktur penerangan yang memadai juga dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.
Pengamat pembangunan daerah menilai langkah pemerintah daerah menjemput program ke kementerian merupakan strategi yang penting di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah daerah tetap menghadirkan program pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBD.
Meski demikian, tindak lanjut administratif tetap menjadi faktor penentu. Pemerintah pusat mendorong agar seluruh dokumen teknis dan persyaratan pendukung segera dipersiapkan sehingga proses pengusulan dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kunjungan ke Direktorat Jenderal EBTKE menjadi salah satu upaya konkret Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperjuangkan pemerataan akses energi bagi masyarakat. Jika usulan tersebut terealisasi, manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam bentuk tambahan infrastruktur penerangan, tetapi juga dapat memperkuat aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di berbagai wilayah Kabupaten Bombana.(ds/Mdn/Ono)