Jaga Opini WTP, Pemkab Bombana Perkuat Koordinasi Hadapi Audit BPK
DINAMIKA SULTRA.COM, BOMBANA – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dengan menekankan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta peningkatan efisiensi kerja birokrasi.
Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan entry meeting yang digelar di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Kamis (2/4/2026), sebagai tahapan awal sebelum proses audit mendalam oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara dilaksanakan.
Kegiatan ini menjadi sinyal bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah tidak lagi sekadar administratif, tetapi juga menyangkut konsistensi data, integritas pelaporan, serta kesiapan sumber daya aparatur dalam menghadapi audit yang semakin ketat.
Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, yang memimpin jalannya pertemuan, menekankan pentingnya membangun komunikasi terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia mengingatkan bahwa potensi kendala dalam penyusunan laporan keuangan harus segera diidentifikasi dan diselesaikan secara kolektif.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada soliditas kerja tim di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Koordinasi menjadi kunci. Jika ada persoalan yang belum terselesaikan, segera komunikasikan agar bisa dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Lebih jauh, Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya perubahan pola kerja birokrasi yang lebih adaptif, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital. Ia mendorong agar kegiatan kedinasan, terutama yang tidak mendesak, dapat dilakukan secara daring guna menekan pemborosan anggaran.
Dorongan ini sejalan dengan kebutuhan efisiensi fiskal yang saat ini menjadi tantangan banyak pemerintah daerah, termasuk Bombana. Penggunaan teknologi dinilai tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi.
Dari sisi teknis, kesiapan data dan dokumen menjadi perhatian utama. Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Syahrun, menegaskan bahwa seluruh OPD harus proaktif dalam menyediakan dokumen pendukung yang dibutuhkan selama pemeriksaan berlangsung.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika rotasi jabatan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir tidak boleh menjadi penghambat. Transisi pejabat harus tetap diiringi dengan transfer pengetahuan dan dokumentasi yang baik.
“Koordinasi dengan pejabat sebelumnya tetap penting, terutama untuk memastikan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam pemeriksaan,” katanya.
Penekanan ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam audit keuangan daerah bukan hanya pada sistem, tetapi juga pada kesinambungan informasi antarpejabat. Ketidaksinkronan data akibat pergantian jabatan kerap menjadi celah yang berpotensi memengaruhi hasil audit.
Secara umum, entry meeting ini bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari mekanisme penguatan tata kelola keuangan daerah. Tahapan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi dengan tim auditor, sekaligus mengidentifikasi potensi risiko sejak dini.
Berdasarkan keterangan resmi yang diterima redaksi, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan BPK Sultra, pejabat struktural lingkup Pemkab Bombana, hingga pengelola keuangan dan pimpinan unit layanan seperti BLU RSUD Bombana.
Keterlibatan banyak pihak ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya domain satu atau dua instansi tertentu.
Dari perspektif publik, hasil pemeriksaan LKPD memiliki dampak yang cukup signifikan. Opini WTP yang selama ini menjadi target bukan sekadar simbol prestasi administratif, tetapi juga indikator tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Namun demikian, sejumlah pengamat menilai bahwa capaian WTP harus diikuti dengan kualitas belanja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Artinya, akuntabilitas tidak berhenti pada laporan, tetapi juga pada dampak nyata di lapangan.
Dalam konteks ini, upaya memperkuat koordinasi, memperbaiki sistem dokumentasi, serta mendorong efisiensi berbasis teknologi menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi.
Ke depan, proses pemeriksaan terinci oleh BPK diharapkan tidak hanya menghasilkan penilaian administratif, tetapi juga memberikan rekomendasi konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
Dengan persiapan yang matang dan komitmen bersama, Pemkab Bombana optimistis dapat melalui tahapan audit ini dengan baik, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.(ds/Mdn/Ono)